Monday, November 24, 2014
Ford Foundation Humanitarian Forum Indonesia PIRAC - Public Interest Research and Advocacy Center
 
Pedoman Akuntabilitas
 
Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Di dalam pedoman ini, disepakati dan dirumuskan sejumlah 13 (tiga belas) prinsip dan penjelasannya yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Ke-13 (tiga belas) prinsip-prinsip tersebut adalah:

  1. Independensi, bahwa: Organisasi adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.
  2. Komitmen Organisasi, bahwa: Organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.
  3. Kompetensi, bahwa: Organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.
  4. Non-Diskriminasi, bahwa: Organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.
  5. Partisipasi, bahwa: Organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.
  6. Transparansi, bahwa: Organisasi enyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.
  7. Koordinasi, bahwa: Organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.
  8. Pembelajaran dan Perbaikan, bahwa: Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan.
  9. Kemitraan, bahwa: Kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.
  10. Non-Proselitis, bahwa: Organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan.
  11. Mekanisme Umpan Balik, bahwa: Organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.
  12. Kemandirian, bahwa: Organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.
  13. Keberpihakan Terhadap Kelompok Rentan, bahwa: Organisasi memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, difabel/penyandang cacat, pengidap HIV AIDS, minoritas seks) di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuan kemanusiaan.
 
Galeri Foto
IMG_9507.JPG
DSC_7363
IMG_9480.JPG
IMG_9666.JPG
 
Privacy Statement  |  Terms Of Use
© 2011-2013 Humanitarian Accountability